anggota komisi vii dpr ri irfan menyewa pada perusahaan tambang pt vale indonesia untuk melepas tanah dan belum dimanfaatkan dan memberikan lahan tersebut terhadap pemerintah.
jangan tunggu sampai 2025 baru diberikan. nanti pemerintah akan panggil investor agar memanfaatkan lahan itu, kata irfan ketika pertemuan antara pt vale indonesia, pemkab morowali dan pemprov sulawesi sedang dan dimediasi oleh komisi vii dpr ri dalam kota palu, rabu.
tahun 2025 adalah berakhirnya masa kontrak karya pt vale indonesia di tanah air. kontrak perusahaan tambang itu telah berlangsung sejak tahun 1968.
saat ini angka lahan menganggur dan masih dikuasai dengan pt vale indonesia luasnya mencapai 36 ribu hektare tersebar pada sederat blok pada kabupaten morowali, sulawesi tengah.
secara keseluruhan pt vale indonesia beroperasi di lahan seluas 190 ribu hektare tersebar di sulawesi selatan, sulawesi tengah serta sulawesi tenggara.
presiden direktur pt vale indonesia nico kanter menyatakan pihaknya siap melepas lahan yang belum dipilih.
dia malahan mendesak pemkab morowali agar bersegeralah menunjuk calon investor untuk mengolah lahan menganggur itu. pasti saja dengan ketentuan berlaku, kata nico.
sementara tersebut, anggota komisi vii yang lain, mulyadi, menungkapkan pt vale indonesia agar memegang teguh komitmennya untuk turut mengembangkan daerah selama sekitar operasi pertambangan.
jangan hanya berdalih sudah menyalurkan csr (dana tanggung jawab sosial perusahaan). csr hanya merupakan pembius juga modus investasi, kata politisi partai gerindra ini.